BAB 1
PENDAHULUAN
A.Latar
Belakang
Sebelum Republik Indonesia Serikat
dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan
suatu Negara Kesatuan.Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde
baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah
kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama adalah
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahkan ia bertindak sebagai pemimpin
besar revolusi
B.Tujuan
Masalah
Dalam
penulisan ini di harapkan agar kita mahasiswa yang merupakan bagian generasi
penerus bangsa selanjutnya harus mempelajari dan mengetahui tentang sejarah /
peristiwa- peristiwa yang terjadi pada orde lama,sehingga kita dapat mengerti
tentang sejarah orde lama.
C.Rumusan
Masalah
Bagaimana sejarah orde lama di indonesia,
kekuasaan politik, konfigurasi politik dan system pemerintahan yang terjadi di
Indonesia pada masa Orde lama,dan mengapa orde lama berakhir,…?
BAB II
PEMBAHASAN
I. SEJARAH ORDE
LAMA
Orde Lama berlangsung
dari tahun 1945 hingga 1968,Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan
bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.
Di saat menggunakan
sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Presiaden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi
komando. Karena pada dasarnya Sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sistem ekonomi ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan
berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.
Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses multidimensional yang
melibatkan perubahan-perubahan besar, baik terhadap struktur ekonomi, perubahan
sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan
pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Todaro dalam Sirojuzilam,
2008). Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mampu mengakomodasi
berbagai aspek kehidupan manusia baik material maupun spiritual dan dilakukan secara
merata sehingga dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.
II. SISTEM PEMERITAHAN ORDE LAMA
system
pemerintahan yang terjadi pada orde lama diantaranya sebagai berikut :
a.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Akar Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelajaran sejarah juga pasti
membahas tentang sistem pemerintahan
orde lama ini. Seolah menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia saat
berada pada masa-masa kelam. Saat keadaan politik dan sosial di Indonesia belum
stabil. Pembahasan tentang sistem
pemerintahan orde lama ini akan cukup menarik untuk
diikuti.Tahun 1945 adalah tahun paling bersejarah dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diraih pada tahun itu. Bebas dari pengaruh
penjajah untuk kemudian mulai menata segala sesuatunya sendiri. Masa-masa
itulah yang dikenal dengan istilah orde lama. Tidak salah jika sistem
pemerintahan orde lama disebut-sebut sebagai awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia.
Pada masa orde lama inilah, bangsa kita baru memulai menata segala perihal
aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memroklamirkan diri menjadi negara merdeka
meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan penjajah. Maka, bisa
dikatakan bahwa era pemerintahan orde lama menjadi cikal
bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Bahwa sistem pemerintahan orde
lama ini adalah akar dari semua sistem pemerintahan yang saat ini berlaku.
Sietem pemerintahan orde lama
adalah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah
pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan orde lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Berakhirnya sistem
pemerintahan orde lama berganti dengan sistem pemerintahan orde baru. Penamaan
orde baru merupakan nama yang diberikan oleh Soeharto yang berkuasa
pada era orde baru. Soekarno sendiri tidak begitu suka dengan sebutan “orde lama” untuk era
kepemimpinannya. Ia lebih suka menyebut eranya dengan sebutan “orde revolusi”.
Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, sejak itulah
bangsa Indonesia mulai memasuki babak kehidupan baru sebagai bangsa yang
merdeka dan berdaulat. Setelah perjuangan merebut
kemerdekaan, tantangan selanjutnya adalah mengatur negara ini dengan sistem
yang sesuai.Dan sistem pemerintahan orde baru adalah sistem pertama yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia.Meskipun sistem pemerintahan orde lama dianggap
banyak melakukan trial and error terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
Namun, pengaruh dari sistem
pemerintahan tersebut sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Hingga akhirnya
Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahahan beberapa kali untuk mencari
sistem paling sesuai. Mencocokkan banyaknya sistem pemerintahan dengan keadaan Indonesia saat itu
benar-benar sulit. Kestabilan di semua lini menjadi hal yang tarus dicari
bahkan hingga kini. Entah itu sistem pemerintahan orde baru apalagi reformasi. Semuanya seolah belum begitu "menunjukkan giginya". Masih
bungkam, atau sama sekali takpunya gigi?Tokoh dari sistem pemerintahan orde
lama yang dimiliki Indonesia adalah siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Dengan
segenap pemikiran, kepintaran, dan kecakapannya, Bung Karno perlahan mulai
"membangun badan" negara ini. Di luar tanggapan masyarakat, apakah
beliau berhasil atau tidak.
b.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Indonesia Era Soekarno
Selama pemerintahan Soekarno,
pernah diterapkan beberapa sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia pernah
menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian, sistem pemerintahan presidensial
diganti dengan betuk pemerintahan parlementer. Juga pernah menerapkan sistem
pemerintahan demokrasi liberal yang kemudian diganti dengan
sistem pemerintahan demokrasi
terpimpin. Semua sistem tersebut pada dasarnya terangkum dalam
istilah sistem pemerintahan orde lama. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan
Presidensial di Indonesia.
Sistem pemerintahan presidensial
merupakan sistem pemerintahan orde lama yang pertama kali diterapkan Soekarno
dalam memimpin bangsa Indonesia. Namun, sistem ini hanya berjalan kurang lebih
selama tiga bulan. Perubahan sistem presidensial terjadi karena adanya
penyimpangan terhadap UUD 1945. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan negara terfokus kepada
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan
orde lama ini tidak menggunakan teori pemisahan negara seperti yang ada di
dalam trias politica yang dirancang Montesquieu. Jadi, dalam
sistem ini, tidak ada lembaga pemegang supremasi tertinggi. Presiden dan
wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat yang masa kepemimpinannya
ditentukan oleh konstitusi.
c. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer
di Indonesia
Sistem
pemerintahan parlementer juga pernah dianut Indonesia pada sistem pemerintahan
orde lama. Namun, sistem parlementer yang digunakan masih parlementer semu (quasy
parlemenary). Pemerintahan parlementer lahir atas dasar konstitusi Republik
Indonesia Serikat pada 1950. Sutan Syahrir merupakan perdana menteri pertama di dalam sistem pemerintahan ini. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan orde lama yang
menjadikan posisi parlemen memiliki peranan penting di dalam pemerintahan.
Parlemen mempunyai wewenang untuk mengangkat perdana menteri. Selain itu,
parlemen bisa menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak
percaya terhadap pemerintahan tersebut.
d. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Demokrasi
di Indonesia
Indonesia, dalam sistem
pemerintahan orde lama pernah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Namun,
sistem pemerintahan demokrasi tersebut juga
masih bersifat semu. Ini dikarenakan jalannya sistem demokrasi tidak sepenuhnya
dilakukan. Sistem pemerintahan demokrasi yang pernah diterapkan adalah sistem
pemerintahan demokrasi liberal dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi
didasarkan pada UUD 1950 yang menggantikan konsitusi RIS 1949. Saat itu,
sebenarnya masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer kabinet. Namun,
sistem parlementer kabinet itu pun menggunakan cara
demokrasi liberal yang masih semu. Sistem pemerintahan orde lama tersebut Hal ini bisa dilihat dari beberapa ciri. Misalnya, pemilihan perdana
menteri yang diangkat oleh presiden. Presiden juga mempunyai wewenang untuk
membubarkan lembaga DPR. Kedudukan presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga
pemerintahan mana pun. Jika dilihat seperti itu, sistem pemerintahan orde lama
terkesan otoriter.
Pada 1959 hingga 1966, Soekarno
mengenalkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Kedudukan presiden pada sistem ini makin kuat. Ia memiliki
kekuasaan yang mutlak. Presiden bisa dijadikan alat untuk melenyapkan
berbagai kekuasaan yang dianggap menghalanginya. Kebebasan berpendapat dan
kegiatan partai politik sangat dibatasi. Sistem demokrasi terpimpin ini juga merupakan bagian dari
sistem pemerintahan orde lama. Belajar dari trial and error-nya sistem pemerintahan masa orde lama
harusnya menjadikan Indonesia lebih tahu sistem apa yang harus diterapkan.
Sayangnya, pada masa orde baru pun, banyak sekali terjadi gejolak karena tidak
sesuainya sistem pemerintahan yang diterapkan.
Namun, pada era reformasi ini, kondisi
sistem pemerintahan Indonesia sepertinya makin membaik dengan menggunakan
sistem demokrasi
Pancasila. Sebuah sistem yang bagaimanapun lahir dari sistem
pemerintahan orde lama yang terjadi jauh sebelumnya. Semua ini tidak lepas dari proses
belajar sejak diberlakukannya berbagai sistem pemerintahan orde lama. Kita
tidak bisa memungkiri bahwa dari orde lamalah bangsa kita mulai cerdas dan membangun
tatanan pemerintahan yang lebih baik. Baik atau
buruknya nilai rasa yang dimiliki ketika membicarakan sistem pemerintahan
orde lama, sistem pemerintahan tersebut nyatanya ikut mengantarkan
Indonesia menjadi sebuah negara yang mampu berdiri hingga sekarang ini. Tidak
dapat dipungkiri jika Soekarno, bagaimanapun keadaannya, adalah sosok pemikir hebat yang berani mengambil risiko.
III. PERKEMBANGAN KEKUASAAN POLITIK DI INDONESIA MASA
ORDE LAMA
Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa
yang merdeka dan berdaulat penuh.Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia
mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan
ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
serta mengisi kemerdekaan.
Wujud berbagai hambatan adalah
disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak
pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai
titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Lama yang merupakan koreksi
total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat
kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan
ideoligi sosialisme komunisme.
Landasan kepemimpinan Soekarno dibangun
atas dasar nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nasionalisme yang tumbuh dalam
dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta Tanah Air sekaligus
menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia,
sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki
hubungan dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan
imperialisme Barat.
Guna menjalankan politik luar negeri
yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi
berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya
adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika
Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRT).
IV. KONFIGURASI POLITIK ERA ORDE LAMA
Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli
1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante,
diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara
1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar
pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya
konstituante melaksanakan tugasnya.Pada masa ini Soekarno memakai sistem
demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli
1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut
UUDS 1950 Presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan”
sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit.
Sistem ini yang mengungkapkan struktur,
fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “Trial and
Error” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai
paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat
berkembang. Maka problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat
ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi
masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif
serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik,
walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul
penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti “Demokrasi Terpimpin” dan
“Demokrasi Pancasila”.
Berbagai “Experiment” tersebut ternyata
menimbulkan keadaan “excessive” (berlebihan) baik dalam bentuk “Ultra
Demokrasi” (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun
1950-1959, maupun suatu kediktatoran terselubung (verkapte diktatuur) dengan
menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (gekwalificeerde democratie).[6]
Sistem “Trial and Error” telah
membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan
multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan
DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian
Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang
secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan
ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tingggi berupa:
Gerakan separatis pada tahun 1957
Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga
terjadi kemacetan total di bidang Dewan Konstituante pada tahun 1959.
Oleh karena konflik antara Pancasila
dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup
Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal
5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog
Nasional yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari
kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional.
Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh
pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan
salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung tahun 1960-1965, yang
sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun
1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau
harus kita bayar dengan biaya tinggi.
Pada masa ini juga terjadi banyak
pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.Tercatat ada 7
kabinet pada masa ini:
•
1950-1951 - Kabinet Natsir
•
1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
•
1952-1953 - Kabinet Wilopo
•
1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
•
1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
•
1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
•
1957-1959 - Kabinet Djuanda
V. BERAKHIRNYA ORDE LAMA
Setelah turunnya presiden soekarno dari
tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama.kepemimpinan disahkan kepada
jendral soeharto mulai memegang kendali.pemerintahan dan menanamkan era
kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan
dan kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam
rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut
dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang
pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;
1.adanya konsep difungsi
ABRI
2.pengutamaan golongan karya
3.manifikasi kekuasaan di tangan
eksekutif
4.diteruskannya
sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan pejabat
5.kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang
5.kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang
(flating mass)
6.karal kehidupan pers
VI.Kelebihan Dan Kelemahan system Pemerintah Orde Lama :
a.kelebihan :
1.presiden dan menteri selama masa jabatan nya tidak
dapat di jatuhkan DPR
2.pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya
dengan tidak di banyangi krisis cabinet.
3.presiden tidak dapat memberlakukan dan membubarkan DPR
b. kelemahan :
1.adanya kecenderungan terlalu kuat otoritas dan
konsentrasi kekuasaan di tangan presiden
3.pengawasan rakyat terhadap pemerintahan kurang
berpengaruh
4.pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang
mendapat perhatian
BAB III
KESIMPULAN
Sistem
politik di Indonesia
mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sistem pemerintahn presidensial yang
diberlakukan pada sistem pemerintahan negara Indonesia serta demokrasi sebagai
alatnya, di mana esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat, toh masih
terdapat banyak intrik dan skandal di dalamnya. Ada begitu banyak defiasi dan
kebobrokan yang terjadi dalam kekuasaan eksekutif pada negara Indonesia dari
waktu ke waktu.
Masa
orde lama adalah masa dimana bangsa Indonesia mencari jati diri sebagai bangsa
yang berdaulat.Pada masa orde lama banyak terjadi
penyimpangan yang berlawanan dengan pancasila yang menjadi dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.Tetapi
hal ini bukanlah sebatas renungan belaka ataupun sebuah sejarah yang pernah
kita lewati. Segala hal yang telah terjadi pada kekuasaan eksekutif pada masa
orde lama hendaknya menjadi pembelajaran politik bagi kekuasaan eksekutif pada
era reformasi sekarang ini.
Masyarakat
Indonesia membutuhkan kekuasaan politik yang menjalankan tugas fungsi, dan perannya dengan baik,
bukan kekuasaan poltik
yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, dituntut
adanya atensi pada setiap kekuasaan dalam ajaran trias politika untuk dapat
menjalankan checks and balances sebagaimana
mestinya, sehingga dari waktu ke waktu kekuasaan poltik di Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman
yang semakin modern, menjaga relevansinnya dengan kehidupan modern, sertra
mengadakan transformasi politik ke arah yang lebih baik.
Ø Drs.C.S.T.Kansil
S.H dan Drs.Julanto M.A.” Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia”.
DAFTAR PUSTAKA
Ø Priggodigdo,A.K.
“ Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia “.
Ø William H.
Frederick. “ Pemahaman Sejarah Indonesia,(sebelum dan sesudah Revolusi) “.
Ø www.geogle.com.